Status Sebagai Tersangka Mardani H Maming Dicegah ke Luar Negeri

Status Sebagai Tersangka Mardani H Maming Dicegah ke Luar Negeri – Bendaraha PBNU kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini ia juga dicegah ke luar negeri.

Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah Mardani H Maming (Mardani Maming), mantan Bupati Tanah Bumbu ke luar negeri. Dalam pencegahan ini beerkaitan dengan kasus dugaan suap pemberian izin pertambangan saat ia masi menjadi Bupati. Kini ia juga dikabarkan telah berstatus sebagai tersangka.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa lembaganya kini tengah menyidik kasus tersebut.KPK, ia juga mengatakan bahwa saat ini ia sudah menetapkan tersangka. Namun sayangnya ia tidak mengkonfirmasi identitas tersangka tersebut. Dia juga mengatakan pengumuman tersangkan akan dilakukan pada saat penahanan.

“Pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan pada waktunya nanti ketika penyidikan ini cukup dan dilakukan upaya paksa baik penangkapan ataupun penahanan,” ujar Ali.

Baca Juga : Telah Jalani Pembedahan, Bek Persija Jakarta Masih Wajib Absen Panjang sebab Cedera

Pada laporan harta kekayaannya pada 31 maret 2018. Pada saat itu ia masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Dalam laporan tersebut terdapat 39 bidang tanah yang berada di Tanah Bumbu dengan nilai ditaksir mencapai Rp 40,9 miliar. Tak hanya itu saja ia juga melapirkan memiliki dua mobil. Masing-masing mobil bermerk Toyota Alphard dan Nissan Xtrail. tak hanya tanah dan mobil bahkan ia juga memiliki tiga motor. Kendaraannya itu dihargai Rp 1,152 miliar.

Namun pada tahun 2015, saan dirinya menjadi calon Bupati Tanah Bumbu inkumben, jumlah harta Mardani lebih banyak, yakni mencapai Rp 67,1 miliar. Pada saat menjadi Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015, Bendahara Umum PBNU melaporkan hartanya sebanyak tiga kalo. Hartanya ketika itu fluktuatif, yakin sebanyak Rp 46 miliar pada 2014; Rp 17 miliar pada 2011; dan Rp 26 miliar pada 2010.

Kuasa hukum Mardani, Ahmad Irawan mengatakan bahwa kliennya belum menerima surat penetapan tersangka dari komisi Pemberantasan Korupsi. Irawan juga mengatakan bahwa kliennya itu juga belum dapat surat pencegahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan tersangka oleh KPK atas nama bapak Mardani H. Maming,” kata kuasa hukum Mardani, Irawan.

 

BACA INFO BERITA LAINNYA DI PENGENVIRAL.COM